Suara lantang Amrin, yang memegang komando ganda sebagai Ketua Gerakan Revormasi Demokratik (GRD) sekaligus Juru Bicara Laskar To Boengkoe, di ruang sidang DPRD Morowali akhirnya membuahkan hasil.
Desakan keras yang disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (6/1/2026), memaksa lembaga legislatif mengambil langkah konkret tanpa penundaan.
Hanya dalam hitungan jam setelah Amrin membeberkan data serius terkait hilangnya 270 hektare mangrove serta ancaman “990.900 ton racun” yang disebut berpotensi mencemari udara Morowali, DPRD langsung merespons dengan menerbitkan surat resmi bernomor 000-1-5/027/DPRD/1/2026.
Surat bersifat Penting tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marsuki, SE. Dalam surat itu ditegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas tuntutan GRD KK-Morowali terkait pengaduan perubahan dan kerusakan ekosistem mangrove.
Pembuktian Data di Lapangan
Amrin menyambut terbitnya surat perintah sidak ini sebagai kemenangan awal gerakan rakyat dalam memperjuangkan keadilan ekologis.
“Surat perintah sidak ini membuktikan bahwa parlemen tidak bisa mengabaikan data yang kami sampaikan. Fakta lapangan yang kami paparkan di meja rapat kini harus mereka buktikan sendiri dengan mata kepala mereka,” tegas Amrin.
Sasar Rujab hingga Lingkar Tambang
Berdasarkan isi surat tersebut, DPRD Morowali menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) selama dua hari berturut-turut, yakni Kamis (8/1/2026) hingga Jumat (9/1/2026).
Lokasi sidak mencakup sejumlah titik krusial. Mulai dari kawasan mangrove di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati Morowali, hingga area operasional perusahaan pertambangan dan industri, seperti PT Batu Alam Prima, PT Citra Bangun Persada (CBP), serta pengelolaan limbah Rusunawa oleh PT BSS.
Langkah cepat DPRD ini dinilai sebagai respons langsung atas tekanan publik yang dimotori kolaborasi GRD dan Laskar To Boengkoe. Gerakan ini disebut sebagai upaya kolektif masyarakat sipil untuk menyelamatkan pesisir Morowali dari ancaman kerusakan permanen akibat aktivitas industri yang tak terkendali.
