Gerakan Masyarakat Puungkoilu Bersatu (GEMPUR) menyoroti ketegasan administrasi Pemerintah Daerah Morowali, khususnya di tingkat pemerintah desa, dalam menyikapi status seorang kepala desa yang tengah menjalani proses penurunan jabatan.
Sorotan tersebut muncul setelah ditemukannya fakta di lapangan bahwa kepala desa yang bersangkutan masih mengikuti rapat resmi antar kepala desa. Selain itu, ia juga terlihat tetap menggunakan atribut lengkap berupa pakaian dinas, layaknya pejabat aktif.
Kondisi ini dinilai menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensi dan kejelasan sikap pemerintah daerah dalam menegakkan aturan administrasi. GEMPUR menilai, jika benar proses penurunan jabatan sedang berlangsung, seharusnya terdapat pembatasan yang tegas terhadap kewenangan yang dimiliki, termasuk keikutsertaan dalam forum resmi dan penggunaan atribut jabatan.
Menurut GEMPUR, ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat serta mencederai marwah pemerintahan desa. Selain itu, pembiaran terhadap situasi tersebut juga dinilai dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
“Hal ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah,” demikian pernyataan GEMPUR.
Lebih lanjut, GEMPUR mendesak Pemerintah Daerah Morowali untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait status administratif kepala desa tersebut. Kejelasan ini dinilai penting agar tidak terjadi multitafsir di masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menegakkan aturan secara konsisten tanpa tebang pilih, serta menertibkan penggunaan atribut jabatan bagi pihak yang tengah menjalani proses penonaktifan atau penurunan jabatan.
GEMPUR menegaskan bahwa ketegasan dan kejelasan sikap pemerintah sangat dibutuhkan guna mencegah polemik berkepanjangan. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, khususnya di tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
