Rencana pembangunan perusahaan smelter di Desa Seliti, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menuai gelombang penolakan dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Penolakan tersebut muncul karena lokasi pembangunan berada di kawasan Bungku Utara, termasuk Desa Tirongan Bawah (kampung tua Tirongan Bawah).
Desa tersebut selama ini menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat, terutama para pencari kepiting bakau.
Nilai pembebasan lahan yang ditawarkan pihak perusahaan juga dinilai belum sebanding dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi warga. Tawaran tersebut dianggap tidak relevan dengan nilai strategis lahan serta perannya dalam menopang kehidupan masyarakat, termasuk komunitas Wana yang menggantungkan hidup dari hasil alam seperti sawit, nilam, dan kepiting bakau.
Ketua Umum Persatuan Pemuda Mahasiswa Pelajar Morowali Utara–Makassar (PPMP Morut–Makassar), Adrizar Giffari, menilai kehadiran perusahaan smelter justru lebih banyak membawa kerugian dibandingkan manfaat.
“Kami menilai kehadiran perusahaan smelter ini bukan membawa keuntungan, melainkan kebuntungan bagi masyarakat Bungku Utara. Mata pencaharian rakyat terancam, lingkungan akan rusak, sementara nilai pembebasan lahan yang ditawarkan sangat tidak layak. Kami menegaskan, jangan sampai rakyat dikorbankan demi kepentingan industri besar,” tegas Adrizar pada Senin, 13 Oktober 2025.
Ia juga mendesak pemerintah daerah agar berpihak kepada masyarakat dan tidak hanya menjadi fasilitator bagi kepentingan perusahaan.
“Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyatnya, bukan menyerahkan tanah mereka kepada kepentingan investasi semata,” ujarnya.
Masyarakat bersama organisasi pemuda dan mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan smelter di kawasan Bungku Utara.
Mereka menuntut adanya jaminan keberlanjutan ekonomi rakyat serta perlindungan lingkungan hidup sebelum proyek tersebut dilanjutkan.
