Terdapat 718 mahasiswa gagal mendapatkan bantuan beasiswa Kabupaten Morowali tahap 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane lewat akun media sosial resmi Bupati Morowali pada Jumat, 31 Oktober 2025, menyebut kuota tahap 3 hanya bisa menampung 548 mahasiswa.
”Ini murni kesalahan dari dinas yang tidak cermat menghitung jumlah mahasiswa yang banyaknya mendaftar untuk mendapatkan beasiswa yang Rp 12 juta ini,” ujar Arifin.
Arifin kemudian menyampaikan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, agar 718 mahasiswa ini mendapatkan beasiswa Berani Cerdas yang digagas oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. ”Walaupun nilainya tidak seperti di Morowali,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan Arifin, Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD-KK Morowali), Amrin menyampaikan sangat kecewa dengan pernyataan tersebut. Pasalnya, ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola beasiswa telah mengorbankan banyak mahasiswa.
”Pernyataaan kepala dinas adalah upaya mengkotak-kotakkan para penerima, yang di mana seluruh pendaftar beasiswa gelombang 1 dan 2 mendapat bantuan Rp 12 juta, tetapi di tahap 3 ada 700 orang yang tidak diakomodir oleh pemerintah,” kata Amrin lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Ia juga menyayangkan, sikap Bupati Morowali yang menurutnya tidak bertanggung jawab atas janjinya saat berkampanye. ”Seharusnya bupati sudah paham dan siap dalam merealisasikan bantuan pendidikan ini, tanpa harus ada ratusan mahasiswa yang tidak menerima,” ucapnya.
Terkait dengan rencana pengalihan mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan beasiswa Kabupaten Morowali ke Beasiswa Berani Cerdas, Ketua GRD KK Morowali tersebut menyatakan, jika rencana tersebut tidaklah adil. Beasiswa Berani Cerdas hanya memberikan bantuan sebesar Rp 3 juta.
”Kalau tidak ada solusi dari Bupati Morowali, maka bupati hari ini sengaja menciptakan ketidakadilan di setiap program-program yang akan dilakukan. Artinya, jangan sampai karena tahap 1 dan 2 telah terealisasi, maka bupati menganggap visi misinya telah selesai,” tuturnya.
Amrin menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyetor berkas para mahasiswa ke Provinsi apabila tidak ingin memunculkan konflik baru dengan para mahasiswa. Ia menekankan, masalah tersebut harus diselesaikan oleh Pemerintah Morowali sendiri.
”Bupati Morowali harus mengambil sikap tegas dalam upaya melakukan pemerataan, sehingga 700-an mahasiswa ini mampu merasakan apa yang dirasakan oleh mahasiswa penerima tahap 1 dan 2,” ungkap Amrin.
Terakhir, apabila tidak ada solusi yang akan diberikan oleh Bupati dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali seminggu ke depan, Amrin menyampaikan akan kembali melakukan perlawanan atau aksi demonstrasi.
”Kita berharap kepada seluruh rekan-rekan, terkhusus ketua-ketua lembaga kemahasiswaan, ketua-ketua organisasi kedaerahan untuk mengakomodir anggotanya yang belum mendapatkan bantuan beasiswa ini, untuk sama-sama mengawal persoalan ini sampai mahasiswa tersebut mendapatkan haknya,” tutupnya.
