Sikap dua kepala desa di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, yang tidak menandatangani nota kesepakatan penolakan tambang nikel mendapat sorotan dari mahasiswa asal Nuhon di Palu.
Dari 20 desa di Kecamatan Nuhon, sebanyak 18 kepala desa bersama Camat Nuhon telah menandatangani dokumen penolakan tambang sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aliansi Nuhon Bersatu, yang menolak seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Namun, dua kepala desa, yaitu Kades Balaang dan Kades Pakowa memilih untuk tidak ikut menandatangani kesepakatan.
Menanggapi hal itu, Muh. Rafik Binaba, mahasiswa asal Kecamatan Nuhon yang menempuh pendidikan di Palu sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kecamatan Nuhon (IMKN-P), menyayangkan langkah kedua kepala desa tersebut. Ia menilai ketidaktegasan pemimpin desa dapat memperlemah perjuangan warga dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan akibat tambang nikel.
“Saya menilai keputusan dua kepala desa yang tidak ikut menandatangani nota penolakan tambang menunjukkan minimnya keberpihakan terhadap keselamatan ruang hidup masyarakat Nuhon,” tegas Rafik Pada Minggu, 24 November 2025.
Rafik menambahkan, mahasiswa dan pemuda Nuhon yang berada di berbagai daerah, termasuk Palu, tetap konsisten mendukung perjuangan warga di kampung halaman.
“Kami di rantau tetap berdiri bersama masyarakat Nuhon. Penolakan tambang bukan sikap emosional, tetapi tuntutan untuk menjaga tanah, hutan, dan sumber kehidupan yang selama ini menjadi penopang kami semua,” lanjutnya.
Terkait alasan Kades Pakowa yang menyebut tidak menandatangani karena mayoritas kepala desa telah mendukung penolakan, Rafik menilai dalih tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
“Pemimpin tidak boleh hanya mengikuti arus. Ketika ruang hidup terancam, kepala desa justru harus berada di barisan paling depan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Kades Balaang yang mengaku tidak menandatangani karena mayoritas warganya mendukung tambang. Menurut Rafik, pemimpin seharusnya hadir memberikan edukasi, bukan sekadar mengikuti tekanan sosial.
“Pemimpin harus menjaga keselamatan jangka panjang masyarakatnya. Dukungan terhadap tambang sering kali muncul karena informasi yang tidak utuh. Kepala desa seharusnya mengedukasi warganya, bukan takut ‘diobok-obok’,” pungkasnya.
