Ikatan Mahasiswa Sulawesi Tengah-Makassar (IMA Sulteng-Makassar) melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Pusat terkait formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang dinilai tidak adil dan menimbulkan ketimpangan besar di daerah.
Sorotan ini muncul di tengah masifnya hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang telah menempatkan provinsi tersebut sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Daerah jadi korban, pusat raup ratusan triliun
Ketua IMA Sulteng-Makassar, Muhammad Afdhal Saputra, menegaskan bahwa Sulawesi Tengah kini menanggung beban ganda, yaitu kerusakan lingkungan dan kemiskinan fiskal.
“Sulawesi Tengah yang dikenal dengan hilirisasi industrinya bukanlah kabar baik, tetapi justru menjadi bencana bagi masyarakat,” ujar Afdhal pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Ia membeberkan data ketimpangan yang mencolok, seperti kontribusi devisa dan DBH Daerah, yang mana Sulawesi Tengah menyumbang hingga Rp570 triliun devisa per tahun ke Pemerintah Pusat, namun hanya mendapat kembali Rp200 miliar saja.
Menurut Afdhal, ketimpangan ini menjadi akar dari berbagai persoalan di daerah, termasuk buruknya infrastruktur dan terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Desakan mengubah regulasi DBH
Menanggapi jurang ketimpangan fiskal tersebut, IMA Sulteng-Makassar mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:
- Revisi Regulasi: Mendesak perubahan formulasi DBH agar lebih adil dan proporsional bagi daerah penghasil.
- Rapat Paripurna: Meminta Ketua DPR RI, Komisi II, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat guna membahas revisi aturan tersebut.
“Investasi hilirisasi industri harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, bukan hanya menguntungkan pusat dan korporasi,” tambah Afdhal.
Kritik ini juga memperkuat pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang sebelumnya di hadapan DPR menyebut kondisi daerahnya “hancur-hancuran” akibat ketidakadilan pembagian hasil tambang
