Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Bahodopi Sulawesi Tenggara (HIMP2KAB-SULTRA) menyatakan sikap tegas mendukung langkah yang diambil oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani sengketa lahan antara PT Hengjaya Mineralindo dan masyarakat terdampak.
Konflik ini melibatkan dua wilayah hukum, yakni Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang selama bertahun-tahun menjadi titik panas ketegangan antara warga lokal dan pihak perusahaan tambang.
Ketua HIMP2KAB-SULTRA, Sahril, menegaskan bahwa organisasinya akan berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak keperdataan yang selama ini terabaikan. “Konflik agraria tersebut tidak sekadar menyangkut kepemilikan lahan, tetapi juga menyentuh martabat serta ruang hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan mereka dari tanah tersebut,” ujarnya pada Senin, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, langkah Satgas PKA Sulteng yang turun langsung ke lapangan dan membuka ruang advokasi merupakan bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial yang patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
“Saya mendukung penuh langkah Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah dalam mengawal penyelesaian konflik agraria antara PT Hengjaya Mineralindo dan masyarakat terdampak,” ujar Sahril dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Sahril yang juga tergabung dalam Gerakan Rakyat Morowali (GERAM) menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian konflik tersebut bersama masyarakat, mahasiswa, dan lembaga-lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemuda dan mahasiswa dalam mengawasi jalannya proses agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak warga yang sah secara sosial maupun historis.
Sahril juga mendesak agar PT Hengjaya Mineralindo segera melakukan verifikasi data kepemilikan lahan dan tanam tumbuh secara menyeluruh, serta memberikan kompensasi yang layak dan manusiawi kepada warga terdampak. Menurutnya, transparansi dan itikad baik perusahaan menjadi kunci utama untuk meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik.
“Saya berharap PT Hengjaya Mineralindo segera melakukan verifikasi data lahan masyarakat terkait konflik lahan dan tanam tumbuh secepat mungkin, serta memberikan kompensasi yang layak kepada warga terdampak,” tambahnya.
Langkah yang diambil HIMP2KAB-SULTRA ini dinilai sebagai bentuk solidaritas masyarakat, pemuda, dan mahasiswa dalam memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidup yang adil di tengah ekspansi industri tambang yang sering kali mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.
HIMP2KAB-SULTRA menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan dan masyarakat mendapatkan haknya secara utuh. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Satgas PKA Sulteng, gerakan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong reformasi agraria yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menjadi contoh bagi penyelesaian konflik serupa di wilayah lain.
