Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Bahodopi Sulawesi Tenggara (HIMP2KAB-SULTRA) menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang diambil Tim Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah turun langsung meninjau lahan perkebunan warga terdampak aktivitas pertambangan PT Hengjaya Mineralindo.
Peninjauan yang dilakukan pada 11 November 2025 di Kecamatan Bungku Pesisir, khususnya Desa Tandaoleo dan Desa Lafeu. Sementara pada 12 November 2025 di Kecamatan Bahodopi, mencakup Desa Bete-Bete dan Desa Padabaho.
Hal ini menjadi bukti konkret keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Turunnya Satgas ke lapangan mencerminkan komitmen awal yang dibangun antara pemerintah, khususnya Gubernur H. Anwar Hafid, dengan masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah dan tanaman tumbuh yang digusur secara sepihak. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa pemerintah hadir dan tidak menutup mata terhadap keluhan serta penderitaan warganya.
Selama bertahun-tahun masyarakat menantikan keadilan atas konflik yang tak kunjung terselesaikan. Kini, harapan besar tertuju kepada Gubernur H. Anwar Hafid agar data dan temuan Satgas PKA dapat menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
HIMP2KAB-SULTRA menilai bahwa langkah ini bukan hanya respons terhadap laporan warga, tetapi momentum penting untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak agraria masyarakat. Karena itu, HIMP2KAB-SULTRA berharap proses identifikasi dan verifikasi di lapangan berlangsung objektif, profesional, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
HIMP2KAB-SULTRA berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga selesai. Kami percaya, dengan niat baik dan keberanian politik Gubernur H. Anwar Hafid, konflik agraria yang telah menahun dapat diselesaikan secara adil, bermartabat, dan berkelanjutan.
