Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-MOROWALI) menolak keras empat point kesepakatan rapat Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan yang dilaksanakan pada kamis15 Agustus 2024 diruang rapat asisten satu setda prov sulteng, membahas tindak lanjut penolakan tambang batu gamping Desa Laroue dan Geresa. 21/8/24.
Dalam rapat Ikut hadir perwakilan pemerintah Daerah Morowali, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Korem 132 Tadulako, Kepala Desa Laroue, perwakilan direktur PT.Denmar Jaya Mandiri.
“Harusnya pemerintah provinsi tidak membuat pertemuan dengan pihak apapun tanpa melibatkan perwakilan masyarakat yang sebelumnya telah melakukan pertemuan, sekalipun pertemuan kemarin adalah tindak lanjut dari pertemuan perdana masyarakat dengan pemrov sulteng” kata Amrin ketua GRD KK-Morowali.
Berbagai upaya penolakan telah dilakukan masyarakat Geresa dan Laroue tentu ini sebagai wujud keseriusan mereka dalam menolak tambang batu gamping, maka pemerintah harus hadir sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam penolakan tambang tersebut, bukan hadir senagai perpanjangan pihak perusahaan.
Amrin juga menyampaikan, jika telah dilakukan aksi demonstrasi sampai mediasi dengan beberpa dinas terkait telah dilakukan masyarakat, tetapi respon serius pemerintah tidak ada, justru ahir- ahir ini yang diperlihatkan pemerintah Provinsi sampai Desa adalah sikap terbuka untuk menerima tambang yang pada dasarnya tambang batu gamping sama sekali tidak dibutuhkan masyarakat di dua Desa.
Paling parah lagi perwakilan pemda Morowali yang hadir dari asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat tidak hadir sebagai representatif masyarakat yang emnawarkan konsep-konsep kesejahteraan, melainkan membawa misi untuk ikut sepakat dengan konsep yang mengancam kesejahteraan masyarakat petani dan nelaya di dua desa tersebut”
“Hingga saat ini menjadi problem utama kita disetiap penolakam tambang tidak ada instansi pemerintah yang betul-betul komitmen untuk menolak tambang atas permintaan masyarakat”
Kami mengundang terbuka juga pemda morowali yang hadir pada pertemuan kemarin jika situasi seperti desa laroue dan geresa ditambang maka kesejahteraan seperti apa yg akan didapat masyarakat dari tambang batu gamping dan kepada seluruh instansi yang ada terkhusus pemerintah provinsi jangan coba-coba memasukan tambang jika tidak ingin melihat situasi konflik sosial yang panjang hadir ditengah-tengah masyarakat”
Amrin juga menangaskan dari semua yang tergabung dalam Aliansi penolakan tambang masuk di Desa Laroue dan geresa menolak keras empat point kesepakatan pemerintah provinsi bersama pihak perusahaan, karena bagi masyarakat setempat tidak ada alasan apapun untuk tambang batu gamping ini masuk beroprasi di Desa Laroue dan Geresa, jika dalam waktu dekat pemerintah provinsi bersama instansi terkait dan pihak perusahaan tidak mengambil langkah tegas dalam menolak tambang maka kami dari GRD KK Morowali bersama lemabaga tergabung lainya akan terus membangun konsolidasi untuk lakukan gerakan perlawanan yang masif kepada pemeritah dan tidak ada tawaran apapun selain menolak tambang batu gamping dalm waktu dekat kami akan lakukan kembali aksi penolakan tambang.
