Koalisi Masyarakat Unsongi (KMU) Mengecam keras tindakan Pemerintah Desa (PEMDES) khususnya Kepala Desa (KADES) Unsongi, diam-diam lakukan Reklamasi. Hal ini membuat masyarakat Desa unsongi kaget dan bertanya-tanya apa yang akan dibuat Pemdes.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diminta Tegas lakukan pengawasan dalam Desa sehingga PEMDES tidak semena-mena.
Koordinator KMU, Amrin mengatakan, Kades Unsongi melakukan reklamasi tanpa diketahui masyarakat. “Dengan adanya aktivitas reklamasi dan pengikisan di areal gunung untuk mengambil batu sangat membahayakan dan mengancam penguna jalan trans sulawesi. Apalagi batu ditumpuk hingga mengambil sebahgian ruang jalan provinsi,” ujarnya Jumat (23/1/2026).
Amrin menyampaikan kepada pemerintah Desa Khususnya Kades Unsongi agar tidak semena-mena dalam melakukan aktivitas yang kami duga sifatnya pribadi. Menurutnya, Pemerintah Desa (PEMDES) harusnya bisa menjadi contoh yang baik kepada masyarakat apalagi dalam pemanfaatan ruang laut jagan bersifat asal-asalan.
Dugaan keras terhadap aktivitas Reklamasi yang berada di Desa Unsongi ini dilakukan oleh PEMDES bersama KADES Unsongi.
“Kedepan tentunya akan menjadi contoh bagi masyarakt Desa Unsongi Sendiri. jika laut ini bisa kita kuasai perseorangan sebagaimana praktek dilakukan kades Unsongi. Ini akan menjadi acuan masyarakat untuk ikut membagun dipesisir pantai lakukan reklamasi. masyarakat jagan disalahkan sebab KADES UNSONGI yang memberikan contoh untuk di ikuti,” jelasnya.
Amrin juga menyampaikan dengan banyaknya tindakan PEMDES yang semena-mena di Desa akan menjadi respon serius KMU. apalagi jika hal ini dibiarkan oleh Pemerintah Daerah Morowali (PEMDA), BPD dan instansi terkait lainya maka kami dari KMU dengan tegas akan lakukan aksi Demonstrasi sebagai bentuk ketidak percayaan terhadap tata kelola pemerintah yang ada di Desa.
Sikap Pemimpin seperti ini jika terus dibiarkan hanya menghasilkan ketidakjelasan tata kelola pemerintah dalam Desa. Karena masi banyak masalah-masalah yang sedang dialami masyarakat tetapi minim respon serius dan hadirnya PEMDES untuk menyelesaikan. Sehingga kami dari KMU yang akan bergerak.
Terakhir, Amrin menambahkan bahwa ini buka permasalahan kami sebagai masyarakat yang tidak menerima pembagunan dilakukan PEMDES atau KADES.
Selama semuanya dilakukan sesuai prosedur silahkan. Paling terpenting sikap KMU ini sebagai tindakan nyata masyarakat dalam Desa untuk memastikan rode pemerintahan tidak berjalan semena-mena. Apalagi sampai memperlihatkan praktek kekuasaan yang anti kritik dan merasa semua bisa dilakukan karena mereka pemimpin.
“Aktivitas ini kerap menimbulkan kemacetan jadi kami meminta instansi terkait untuk segera bertindak tegas”
