Gerakan Masyarakat Puungkoilu Bersatu (GEMPUR) mempertanyakan komitmen DPRD Kabupaten Morowali setelah surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mereka ajukan belum mendapat tanggapan dari pimpinan
Kepala Desa Bete-Bete menyampaikan klarifikasi terkait dugaan penahanan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Klarifikasi tersebut menuai tanggapan dari Laode Abas yang menilai forum penyampaian
Gerakan Masyarakat Puungkoilu Bersatu (GEMPUR) menyoroti ketegasan administrasi Pemerintah Daerah Morowali, khususnya di tingkat pemerintah desa, dalam menyikapi status seorang kepala desa yang tengah menjalani
Aktivitas industri di Kecamatan Bahodopi kembali menjadi sorotan menyusul dugaan pencemaran udara akibat emisi debu dari perusahaan grup CNGR yang beroperasi di kawasan PT Indonesia
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinan serius atas dugaan tindakan teror dan intimidasi yang dialami aktivis Gerakan Revolusi
Seorang pemuda Desa Bete-Bete, Laode Abas, melayangkan kritik terhadap Kepala Desa terkait belum diserahkannya dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada pengurus baru hingga saat
Dugaan praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting) kembali mencuat di PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI), Morowali, Sulawesi Tengah. Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD-KK
Kader Peradaban GRD, Sahril, menyampaikan hasil pertemuan lanjutan yang digelar Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah (Satgas PKA Sulteng) pada Jumat, 20 Februari 2026,
Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-MOROWALI) dan Forum Rakyat Bersatu (FORBES) Morowali. lakukan dialog terkait kondisi jalan trans sulawesi yang rusak parah. Balai
Kasus Prioritas yang Menghilang, Gagalnya Gubernur Sulteng Menyelesaikan Konflik Empat Desa dengan PT Hengjaya Mineralindo Pada Senin, 6 Oktober 2025, Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar
