Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD- KK Morowali) mendesak Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Morowali, serta Kepala Puskesmas Bahomotefe untuk dicopot dan bertanggung jawab atas meninggalnya bayi dari Ibu Ramdana. Pemulihan kondisi mental dan fisik keluarga, serta pemenuhan hak-hak korban secara hukum, harus segera dipenuhi.
GRD-KK Morowali menilai RSUD Bungku dan Puskesmas Bahomotefe tidak boleh lagi saling melempar tanggung jawab atau berlindung di balik alasan kewenangan. “Ini urusan nyawa, bukan sekadar administrasi. Jika tidak mampu, segera mundur dari jabatan. Jangan korbankan masyarakat kecil,” tegas Ketua GRD-KK Morowali, Amrin pada Rabu, 26 November 2025.
Menurut Amrin, peristiwa ini menunjukkan buruknya pelayanan kesehatan di Morowali. “Ketika nyawa dipertaruhkan, RSUD masih memperdebatkan mekanisme administrasi. Ini tidak sebanding dengan kehilangan satu nyawa.”
GRD KK-Morowali juga meminta seluruh instansi, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH), serius menangani dugaan pelanggaran hukum oleh tenaga kesehatan. Kasus seperti ini bukan yang pertama, dan sering dialami pasien di RSUD Morowali maupun Puskesmas.
Amrin menyebut lambatnya penanganan disebabkan rumitnya mekanisme yang harus dilalui pasien. “Keselamatan harus diutamakan, bukan prosedur administrasi yang sering kali berorientasi komersial.”
Ia menyoroti bahwa RSUD dan Puskesmas belum menunjukkan upaya serius untuk berbenah. “Dalam RDPU kemarin, dokter spesialis saja tidak hadir. Ini menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap korban.”
GRD-KK Morowali juga meminta Bupati Morowali untuk konsisten dengan visi pelayanan kesehatan “jemput sakit, pulang sehat”. Faktanya, masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan, bahkan ada yang pulang membawa duka karena kehilangan anak.
Amrin menegaskan bahwa apabila Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan para Kepala Puskesmas tidak segera mengambil langkah nyata dan memberikan pelayanan merata bagi masyarakat kurang mampu tanpa memandang status sosial, maka mereka tidak layak dipertahankan. Bupati diminta melihat persoalan ini sebagai masalah serius yang menyulitkan rakyat kecil.
Terakhir, GRD-KK Morowali mendesak Bupati Morowali untuk segera mencopot Direktur RSUD Morowali dan menindak dokter atau tenaga kesehatan yang diduga menjadi penyebab meninggalnya bayi tersebut.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada sikap tegas, kami akan melakukan perlawanan terhadap sistem kesehatan yang penuh komersialisasi, khususnya di RSUD Morowali. Nyawa satu orang tidak sebanding dengan aturan administrasi apa pun,” tutup Amrin.
