Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali (Dinkes), Senin, 1 Desember 2025. Mereka mendesak Bupati Morowali segera mencopot Direktur RSUD Morowali serta memberhentikan dokter spesialis yang menangani korban dugaan kelalaian medis di rumah sakit tersebut.
Aksi ini merupakan respons atas kematian seorang bayi yang diduga kuat akibat kelalaian pihak RSUD Morowali. Kejadian tersebut mendapat perhatian serius, salah satunya dari GRD KK-Morowali yang menyatakan sikap tegas.
Amrin, selaku Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Morowali harus berperan aktif mengawasi pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan, mulai dari RSUD hingga puskesmas di setiap kecamatan, agar kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan dapat diketahui secara objektif.
“Meninggalnya seorang bayi merupakan kelalaian pihak RSUD yang tidak mengutamakan keselamatan pasien,” tegas Amrin.
Ia juga meminta agar kejadian seperti ini tidak dibiarkan. Menurutnya, kepedulian terhadap kualitas pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Morowali, harus menjadi prioritas. Ia menyoroti bahwa masalah administrasi tidak boleh lebih diutamakan dibanding keselamatan pasien.
“Program jemput sakit, pulang sehat seharusnya dapat direalisasikan dengan baik dan benar, bukan hanya menjadi slogan visi misi,” tambahnya.
Amrin turut mengkritik sikap tidak kooperatif dokter yang menangani korban, yang dinilai tidak memberikan informasi pemeriksaan dengan baik hingga berujung fatal. Ia juga menyoroti absennya dokter tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Morowali.
“Dokter yang menangani korban tidak hadir dalam RDP, dan Direktur RSUD Morowali juga tidak menunjukkan tanggung jawab atas kejadian ini,” ujarnya.
GRD KK-Morowali menegaskan tiga tuntutan utama kepada Bupati Morowali:
1. Mencopot Direktur RSUD Morowali.
2. Mengeluarkan dan memberhentikan dokter spesialis yang menangani korban.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan RSUD serta memenuhi hak-hak korban.
Amrin menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, GRD KK-Morowali akan kembali turun aksi dan melakukan pendudukan di Dinas Kesehatan Morowali.
