Aksi pemalangan aktivitas PT Vale berawal dari tindak lanjut demonstrasi yang dilakukan pada 3 November 2025 oleh masyarakat Desa Ululere yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Ululere Bersatu (AMUBA). Dalam aksi tersebut, AMUBA menyampaikan tujuh poin tuntutan yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan.
Pasca demonstrasi, dilakukan mediasi awal antara perwakilan masyarakat dan manajemen PT Vale. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan melalui pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai mediator utama.
Pada 26 November 2025, pertemuan digelar di ruang kerja Bupati Morowali dengan melibatkan manajemen PT Vale.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret. Pemerintah daerah kemudian menjanjikan pertemuan lanjutan di Makassar yang dijadwalkan pada 20 Desember 2025, dengan kehadiran Bupati Morowali sebagai mediator serta jajaran manajemen PT Vale.
Pertemuan lanjutan tersebut akhirnya dilaksanakan pada 20 Desember 2025 di Makassar. Pertemuan dihadiri oleh delapan orang perwakilan masyarakat, manajemen PT Vale yang diwakili oleh Budi Awansyah, Direktur PT Antareja Mahada Makmur, Arif Rahman, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, dan Asisten I Pemerintah Kabupaten Morowali.
Namun, Bupati Morowali selaku pengambil kebijakan utama dan mediator yang diharapkan mewakili aspirasi masyarakat tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ketidakhadiran ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat, yang berharap kepala daerah hadir langsung di tengah konflik untuk memberikan solusi terbaik.
Akibat tidak adanya titik temu, pertemuan berlangsung alot dan berakhir tanpa kesepakatan. Merespons situasi tersebut, Aliansi Masyarakat Ululere Bersatu (AMUBA) memilih melakukan walk out dari ruang rapat.
Sebagai bentuk kekecewaan dan tekanan terhadap pemerintah serta perusahaan, AMUBA kemudian berkomitmen untuk turun ke jalan melakukan blokade dan pemalangan terhadap aktivitas PT Vale, hingga seluruh tuntutan masyarakat direalisasikan.
