Aktivis GMNI Se-Nasional Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

6 November 2025

Dalam semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-Nasional menyatakan sikap tegas menolak wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. GMNI menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda, nilai-nilai Marhaenisme dan Pancasila, amanat UUD 1945, serta cita-cita luhur Revolusi 17 Agustus 1945.

GMNI menegaskan, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertentangan dengan semangat persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928. Selama kekuasaannya, Orde Baru menerapkan politik divide et impera yang memecah belah bangsa melalui stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, termasuk peristiwa pembantaian 1965–1966.

Pemerintahan tersebut juga membatasi hak berserikat, membredel media, dan membungkam suara kritis rakyat. “Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terstruktur telah menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi yang tajam, menjauhkan bangsa dari cita-cita persatuan dan keadilan sosial,” tulis rilis GMNI yang diterima pada 5 November 2025.

Secara ideologis, GMNI menilai bahwa praktik kekuasaan Orde Baru menyimpang dari jiwa Marhaenisme dan prinsip dasar Pancasila. Pancasila dijadikan legitimasi kekuasaan, bukan pedoman untuk mewujudkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kerakyatan.

Kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan konglomerat dan elite politik menyebabkan kaum Marhaen, buruh, tani, dan rakyat kecil terpinggirkan dari akses terhadap kesejahteraan. Rezim ini juga meninggalkan catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti tragedi 1965, Petrus 1980-an, Talangsari 1989, dan kerusuhan Mei 1998.

Rezim Orde Baru Membatasi Kebebasan di Ruang Akademik

GMNI menegaskan bahwa Orde Baru gagal memenuhi mandat UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Alih-alih, rezim tersebut memperlebar ketimpangan, menindas rakyat, serta membatasi kebebasan berpikir dan ruang akademik.

“Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto berarti mengabaikan semangat konstitusi dan melukai rasa keadilan para korban,” tulisnya.

Lebih jauh, GMNI menilai bahwa wacana tersebut juga mencederai semangat Revolusi 17 Agustus 1945 yang diperjuangkan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan membebaskan bangsa dari penindasan. Kekuasaan yang otoriter, represif, dan sentralistik di masa Orde Baru merupakan bentuk penyimpangan dari cita-cita kemerdekaan.

Struktur ekonomi timpang dan akumulasi kekayaan oleh segelintir elite telah menciptakan bentuk baru “kolonialisme ekonomi” yang bertentangan dengan semangat revolusi.

Atas dasar itu, GMNI menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menolak dan menghentikan segala bentuk wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. GMNI juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mempelajari sejarah secara kritis dan menjaga kemurnian semangat Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Revolusi 1945.

Negara perlu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai wujud komitmen terhadap keadilan dan rekonsiliasi, bukan dengan memberikan penghargaan yang justru melukai korban dan keluarganya.

Bagi GMNI, menghormati sejarah yang benar adalah fondasi bagi pembangunan Indonesia yang adil, demokratis, dan beradab. Penolakan ini bukanlah kebencian terhadap individu, melainkan sikap ideologis untuk menjaga integritas moral bangsa dan menghormati nilai-nilai perjuangan para founding parents.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) adalah organisasi mahasiswa berazas Marhaenisme yang berkomitmen pada penegakan nilai demokrasi, HAM, dan keadilan sosial di Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh berbagai cabang dan daerah GMNI di seluruh Indonesia, termasuk: