Sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT MIS yang digelar di Gedung Kantor Camat Bungku Selatan memicu pro dan kontra dari masyarakat. Penolakan muncul karena konflik agraria antara perusahaan dan warga, khususnya masyarakat Desa Torete, belum diselesaikan.
Dahrin, perwakilan tokoh pemuda Desa Torete, menegaskan bahwa masyarakat menolak sosialisasi tersebut karena perusahaan dinilai tidak kooperatif dalam menyelesaikan hak-hak warga sebelum melanjutkan pembahasan rencana investasi.
“Baru mulai saja sudah berkonflik, apalagi kalau sudah beroperasi. Bisa saja masyarakat diusir paksa,” ujarnya.
Dahrin juga mempertanyakan kejelasan sosialisasi, sebab peserta yang hadir didominasi oleh pihak PT TAS, bukan PT MIS sebagai pemrakarsa AMDAL.
“Sosialisasi ini tidak jelas. Yang hadir justru orang-orang PT TAS, bukan PT MIS. Ini bentuk pembodohan dan manipulasi. Pemerintah daerah pun tidak hadir. Pemerintah kecamatan harus bertanggung jawab karena sosialisasi dilaksanakan di gedung kecamatan,” tegasnya.
Ia juga mengaku kecewa karena dipaksa keluar dari forum setelah menyampaikan pernyataan kontra. Dahrin mengklaim menerima perlakuan tidak pantas saat mencoba menjelaskan konflik agraria yang terjadi di Desa Torete, termasuk kerusakan lahan APL dan mangrove yang diduga dilakukan PT TAS dan PT Neo Energi Estate.
“Saya menyampaikan persoalan ini, tetapi seakan-akan semuanya dipaksakan agar berjalan mulus sementara masalah masyarakat belum diselesaikan,” tambahnya.
Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD KK–Morowali), Amrin, mengecam tindakan perusahaan dan pihak kepolisian yang mengeluarkan warga dari forum sosialisasi. Ia menyebut video beredar menunjukkan dugaan keberpihakan aparat kepada investasi.
“Masyarakat menolak sosialisasi karena alasan jelas. Konflik agraria belum selesai, tetapi perusahaan bersikap seolah semuanya tidak masalah. Jika perusahaan dan kepolisian kooperatif, mereka tidak akan melarang orang bertanya atau mengeluarkan warga yang menyampaikan kritik,” ujarnya.
Amrin menyoroti tindakan oknum kepolisian yang mengawal ketat warga yang menolak sosialisasi, namun membiarkan tindakan tidak pantas yang terjadi di dalam forum.
“Di sini kita akan melihat peran Aparat Penegak Hukum berpihak kepada siapa. Jangan sampai kepolisian lebih membela pemodal daripada masyarakat,” tegasnya.
Amrin meminta aparat kepolisian menjaga keberpihakan pada rakyat dan tidak melakukan pembungkaman dengan dalih investasi.
“Kami dari GRD KK–Morowali mengecam keras tindakan kepolisian, khususnya Kapolsek Bungku Selatan dan Bungku Pesisir, atas upaya pembungkaman demokrasi terhadap warga Desa Torete yang menolak sosialisasi. Kami meminta Kapolres Morowali segera bertindak tegas terhadap anggota yang melanggar prinsip demokrasi dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia,” tutupnya.
