Aliansi Mahasiswa Morowali (AMM), lakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Morowali, sikapi banyaknya masalah yang terjadi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mendorong netralnya instansi penyelengara dalam mengawal hasil pilkada Morowali. Rabu/4/12/24.
Amrin menyampaikan, jika pilkada serentak menjadi salah satu momentum penting dalam sistem Demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam memilih pemimpin, dengan adanya pemilihan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang dianggap dapat mewakili dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah sampai Desa.
“Terpilihnya para pemimpin ditentukan oleh suara masyarakat yang melakukan pemilihan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka penyelengara harus jaga suara rakyat dan netral dalam menjalankan tugasnya”
meningkatkan kualitas Pilkada morowali harusnya menjadi fokus utama penyelengara, dengan implementasi langkah-langkah startegis penyelengara diharapkan Pilkada morowali dapat memperkuat fondasi demokrasi, agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam masa kepemimpinan
kedepanya.
Amrin menyatakan bahwa, kita melihat terlalu banyak masalah, sehingga hari ini kami turun dan menyatakan sikap, tujuan kami sederhana bagaimana melibatkan diri untuk mengawal dan menjaga integritas pilkada morowali, belum lagi adanya surat yang dikeluarkan oleh DPRD untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pilkada akan kita kawal sehingga mereka tidak melakukan pembahasan diluar dari ketentuan yang ada karena ini menyangkut integritas pilkada dan penyelengara yang ada dimorowali.
Olehnya itu kata Amrin, kami dari AMM Menuntut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), PLN, TNI dan Polri untuk membuat pernyataan resmi terkait kebakaran yang terjadi di Gedung KPU, dan meminta pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut.
Selanjutnya AMM juga meminta Bawaslu dan instansi terkait agar mengusut tuntas dugaan adanya permainan dana Rp3,1 miliar yang ditawarkan oleh oknum PPK kepada salah satu Paslon dan mendesak KPU Morowali untuk mengeluarkan sikap dan usut tuntas.
AMM juga menyatakan menolak Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan DPRD Kabupaten Morowali terkait pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan meminta komitmen integritas penyelenggara dan netralitas DPRD Kabupaten Morowali.
“Atas kondisi ini, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Morowali (AMM) merespon secara serius situasi politik morowali dan secara tegas kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara untuk ambil tindakan dan pengusutan tuntas masalah yang ada dalam Pilkada dan seluruh instansi terkait agar berlaku netral menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat morowali agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat membuat situasi Morowali menjadi tidak stabil” tutup Amrin.
