Morowali – Karang Taruna Desa Ululere mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengambil tindakan tegas terkait masalah pungutan liar (pungli) yang terjadi di jalan penghubung antara Morowali dan Sulawesi Selatan. Pasalnya, masalah ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 1 April 2024, namun hingga kini belum ada progres nyata yang terlihat.
Ketua Karang Taruna Desa Ululere, Zulkifli, mengungkapkan bahwa lambannya respons Pemda justru memperburuk situasi. “Pada awalnya, hanya ada beberapa titik pemalangan yang dilakukan. Namun, karena tidak ada tindakan tegas dari Pemda, titik-titik pemalangan ini semakin bertambah, hingga akhirnya menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat dan pengguna jalan,” ujarnya.
Zulkifli juga menyoroti bahwa meskipun ada sebagian pungutan yang digunakan untuk perbaikan jalan, banyak titik pemalangan dilakukan atas nama pribadi tanpa kontribusi nyata terhadap perbaikan infrastruktur. “Ini adalah bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan yang harus segera dihentikan. Pemda tidak boleh berdiam diri, karena masalah ini sudah berlarut-larut,” tambahnya.
Karang Taruna Desa Ululere meminta Pemda untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menangani masalah ini dengan mengambil langkah-langkah tegas, seperti menertibkan titik-titik pungli ilegal dan memastikan pengelolaan dana hasil pungutan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Masalah ini telah cukup lama dibahas, tetapi tanpa tindakan konkret, pembicaraan di RDP hanya akan menjadi sekadar wacana. Kami mendesak Pemda untuk bertindak segera dan memberikan solusi yang jelas demi kebaikan bersama,” tegas Zulkifli.
Karang Taruna Ululere berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ada penyelesaian yang jelas dan berdampak positif bagi masyarakat. Mereka berharap, dengan langkah tegas dari Pemda, praktik pungli di jalan penghubung Morowali-Sulawesi Selatan dapat dihentikan sepenuhnya, sehingga masyarakat dan pengguna jalan dapat merasa lebih aman dan nyaman
