Hadirnya Alfamidi dan indomaret di Kabupaten Morowali tentunya hanya mengutungkan pedagang besar (pemilik modal) yang nantinya cepat atau lambat akan merugikan para pedagang kecil karena keberadaan Indomaret dan Alfamidi sebagai jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Morowali.
Berbagai gerai Alfimidi dan Indomaret nantinya akan menjadi saingan berat para pedagang kecil, kios dan toko lainya yang perlahan usahanya akan terancam tutup karena omset keuntungan yang telah menurun dari sebelumnya. Eksistensi toko eceran yang berdiri sendiri dan berbasis ekonomi kerakyatan akan mengalami penurunan.
Seharusnya Pemerintah daerah(pemda) Morowali melakukan upaya penyelamatan ekonomi rakyat dengan melakukan pembatasan izin operasional Alfamidi dan Indomaret. Sehingga ke-stabilan ekonomi akan tetap terjaga bagi pelaku usaha kecil, seperti gerai, kios, atau toko eceran.
Toko eceran yang sudah terlebih dahulu beroperasi sebelum Alfamidi dan Indomaret masuk harusnya menjadi fokus utama pemda/bupati morowali agar pelayanan mereka sebanding dengan alfamidi dan indomaret.
Afiliasi Pemda, Pemilik Modal
Dalam waktu kurang lebih enam bulan, salah satu toko yang berada di Kelurahan Lamberea berdiri megah dengan nama gunung konde, hal ini jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam perda No. 7 tahun 2018 terkait jarak yang terdiri dari 1.500 m
Ironisnya Perda tersebut gagal di implementasikan bahkan di ubah kembali oleh DPRD Kabupaten Morowali, bukan ditegakkan, sehingga meloloskan bangunan tersebut menjadi Alfamidi, tentunya ini adalah upaya kerja sama yang telah dibangun Pemda dan DPRD dalam meloloskan banyak gerai bangunan, bahkan DPRD tak melakukan fungsi kontrol dalam menegakkan regulasi yang telah dibuat melainkan mendukung Pemda sehingga perda lagi-lagi menjadi tumpukan kertas yang tak berarti.
Hal ini tentunya telah menunjukan kapasitas pemerintah kita, baik dari segi eksekutif dan legislatif yang begitu mudah dipermainkan oleh pemilik modal. Hal ini juga telah menunjukan bahwa Pemda dan DPRD telah membangun konspirasi jahat dengan pemilik modal sehingga mengabaikan kewajiban dan sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan.
Penulis: Amrin
