Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Bahodopi Sulawesi Tenggara (HIMP2KAB-SULTRA) mengecam keras tindakan arogan yang ditunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Amir Aminuddin, dalam aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Kabupaten Morowali, Jumat, 19 September 2025.
Aksi tersebut bertujuan menuntut kejelasan penyaluran beasiswa dari pemerintah daerah yang hingga kini dinilai belum transparan dan adil. Namun, jalannya aksi justru diwarnai ketegangan setelah pimpinan Dinas Pendidikan diduga memperlakukan secara diskriminatif koordinator lapangan aksi, Amrin, yang juga Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kabupaten Morowali.
“Kehadiran kami dalam aksi adalah untuk mencari solusi atas persoalan pendidikan, bukan untuk menciptakan konflik atau ketegangan. Namun sikap arogan Kadis jelas tidak pantas ditunjukkan oleh pejabat publik,” tegas pernyataan resmi HIMP2KAB-SULTRA pada Sabtu, 20 September 2025.
HIMP2KAB-SULTRA menilai tindakan membatasi partisipasi massa aksi sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi. Menurut mereka, tidak ada otoritas yang berhak melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
“Tindakan semacam ini berpotensi membungkam partisipasi publik yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Demokrasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi ruang hidup yang harus dijaga bersama. Jika ruang ini dipersempit, maka yang terancam bukan hanya mahasiswa, tetapi juga masa depan demokrasi lokal,” lanjut pernyataan tersebut.
Organisasi mahasiswa ini juga menyerukan solidaritas kepada seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan agar menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting. Mereka menegaskan, pejabat publik dengan sikap arogan dan antikritik tidak layak memimpin institusi pendidikan.
“HIMP2KAB-SULTRA akan terus bersolidaritas bersama kawan-kawan mahasiswa dan pemuda untuk memperjuangkan persoalan pendidikan di Morowali. Kami tidak akan tinggal diam melihat demokrasi dibungkam,” tutup pernyataan tersebut.
