Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-MOROWALI), Amrin, mengecam keras sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Morowali, Amir Aminuddin dalam merespons aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Morowali pada Jumat, 19 September 2025.
Kadis Disdikbud dinilai telah menantang hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi yang semula berlangsung kondusif di depan kantor Disdikbud Morowali, Kecamatan Bungku Tengah, berubah menjadi tegang akibat respon arogan dari Kadis.
Amrin menegaskan, sikap Kadis sangat tidak mendidik dan tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat publik, terlebih yang memimpin institusi pendidikan. “Respon Kadis yang justru membatasi ruang dialog dengan menanyakan status mahasiswa kepada seluruh massa aksi,” jelas Amrin pada Sabtu, 20 September 2025.
Ia melanjutkan, sebelum melakukan dialog, massa aksi telah bersikap kooperatif. Namun, Kadis justru menunjukkan sikap arogan yang menutup ruang demokrasi dan bahkan berpotensi melakukan pembungkaman terhadap hak-hak rakyat.
“Kami memang bukan semua mahasiswa, tetapi apakah itu menjadi masalah jika kami menyuarakan kepedulian terhadap pendidikan Morowali? Respon seperti itu jelas arogan dan mengecewakan. Akhirnya massa aksi memilih tidak melanjutkan dialog dengan Kadis dan melanjutkan aksi hingga Sekretaris Daerah hadir untuk membuka ruang dialog yang semestinya,” tegas Amrin.
Menurutnya, sikap Kadis yang mengkotak-kotakkan pihak yang boleh dan tidak boleh menyuarakan pendapat jelas mencederai prinsip demokrasi. Padahal, permasalahan yang diangkat massa aksi berkaitan langsung dengan tugas Disdikbud itu sendiri.
“Pernyataan Kadis justru membangun kegaduhan dan menutup ruang demokrasi. Ini bentuk pelecehan terhadap prinsip demokrasi sekaligus mencerminkan wajah otoriter seorang pemimpin, yang ironisnya dilakukan oleh pejabat pendidikan,” tambahnya.
Amrin menegaskan, penyampaian pendapat, baik lisan maupun tulisan, adalah hak konstitusional setiap WNI tanpa memandang latar belakangnya. Karena itu, GRD KK-MOROWALI menyerukan konsolidasi perlawanan terhadap tindakan arogan tersebut.
“Kami menegaskan kepada seluruh kader GRD KK-MOROWALI untuk bersiap melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan kantor Disdikbud Morowali. Kami mengundang seluruh mahasiswa, pemuda, dan serikat untuk bersolidaritas,” pungkas Amrin.
Ia menutup dengan ajakan tegas. “Mari bergerak bersama! Selamatkan pendidikan Morowali, selamatkan demokrasi, jangan biarkan dibajak oleh penguasa yang semena-mena dan anti kritik.”
