Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) mengecam keras sikap Bupati Morowali atas pencalonannya sebagai Ketua organisasi kedaerahan. Dalam Musyawarah Daerah (Musda) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada Sabtu 22 November 2025, Bupati Morowali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KKSS.
Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai tokoh pemuda dan organisasi kedaerahan lokal di Morowali.
Ketua GRD KK-Morowali, Amrin, menilai langkah Bupati sama sekali tidak mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai kedaerahan Morowali. Ia menilai posisi Bupati dapat menciptakan kebijakan yang tidak netral dan berpihak pada organisasi tertentu.
“Kami mengecam keras sikap Bupati Morowali. Ini akan berdampak pada ketidaknetralan dalam pengambilan kebijakan ke depan. Sikap ini juga menunjukkan tidak adanya niat serius dari Bupati sebagai kepala daerah untuk membesarkan identitas kedaerahan Morowali,” ujar Amrin.
Amrin menambahkan, Morowali adalah daerah yang terus didatangi banyak orang, sehingga peran kepala daerah sebagai simbol kultural sangat penting. Menurutnya, menjadi ketua salah satu organisasi kedaerahan, apalagi organisasi yang identitasnya berasal dari luar Morowali, secara tidak langsung dapat memicu perpecahan dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap identitas budaya Morowali.
“Kami tidak melarang adanya perkumpulan atau organisasi apa pun di Morowali. Namun, harus diingat bahwa daerah ini punya budaya dan identitas yang harus dihargai. Peran untuk membesarkan identitas itu semestinya ditunjukkan oleh kepala daerah,” ungkapnya.
Amrin juga mengungkapkan, GRD KK-Morowali sebelumnya telah berdiskusi dengan Dewan Adat Tobungku dan meminta adanya tindak lanjut. “Kami sangat menghargai para pemangku adat. Kami tidak ingin identitas budaya Morowali hilang,” tegasnya.
Menurutnya, polemik ini menunjukkan bahwa Bupati Morowali gagal memahami kedudukannya sebagai kepala daerah dan memperlihatkan kurangnya integritas dalam memimpin.
Di akhir pernyataannya, Amrin meminta Dewan Adat untuk bersikap tegas terhadap polemik tersebut dan meminta Bupati Morowali segera mundur dari posisi Ketua KKSS.
“Bupati jangan sengaja mengotak-kotakkan lembaga yang ada di Morowali. Jika ingin membesarkan Morowali, maka hargai identitas daerah ini. Kepala daerah harus menjadi simbol budaya Morowali dan berpihak pada kearifan lokal,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa sikap GRD KK-Morowali tidak didorong oleh kepentingan apa pun selain menjaga identitas daerah.
“Cukup sumber daya alam kita yang dieksploitasi. Jangan sampai identitas kedaerahan kita ikut hilang,” tutup Amrin.
