Morowali, 9 Oktober 2025 – Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-MOROWALI) mengadakan panggung bebas ekspresi sebagai bentuk kampanye dalam rangka peringatan International Women’s Day (IWD). Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan perjuangan perempuan yang telah terjadi hingga mendunia. Dengan mengusung tema “Morowali Gelap, Saatnya Wujudkan Ruang Aman Perempuan Morowali,” acara ini berlangsung di depan Kantor Bupati Morowali dengan diisi pembacaan puisi, orasi, serta pembentangan spanduk dan poster.
Panggung bebas ekspresi ini menjadi wadah untuk menyampaikan keresahan dan permasalahan yang dihadapi perempuan di Morowali, khususnya dalam dunia kerja, masyarakat, dan pendidikan. Isu-isu yang diangkat mencakup kondisi buruh perempuan, ketidakadilan di ruang kerja, serta minimnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai sektor.
Ketua GRD KK-MOROWALI, Amrin, menyerukan kepada seluruh masyarakat Morowali agar lebih sadar terhadap persoalan yang dihadapi perempuan saat ini. Menurutnya, kepedulian terhadap masalah perempuan yang semakin masif harus menjadi perhatian bersama agar kita dapat saling melindungi.
“Ada banyak kasus kekerasan seksual yang sering terjadi. Ironisnya, para korban sering kali tidak mendapatkan penanganan dan pemulihan yang layak. Negara dan pemerintah seharusnya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan,” ujar Amrin.
Ia juga menyoroti bagaimana banyak laporan kekerasan seksual hanya dianggap hal biasa. Menurutnya, aparat penegak hukum kerap lambat dalam merespons kasus-kasus tersebut, sementara korban mengalami tekanan mental bahkan trauma akibat kejadian yang menimpa mereka.
“Di Morowali sendiri, banyak korban yang takut untuk berbicara. Terutama mereka yang mengalami kekerasan di lingkungan kerja atau pendidikan. Korban sering diancam kehilangan pekerjaan atau hak pendidikan jika berani melawan,” tambahnya.
Amrin juga menyoroti kondisi perempuan yang bekerja di sektor industri dan pertambangan. Ia menekankan bahwa buruh perempuan sering kali dijadikan tenaga kerja murah, dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, menghadapi jam kerja panjang dengan upah rendah, serta tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Bahkan, hak cuti haid dan cuti melahirkan sering kali ditolak. Pelecehan di lingkungan kerja tanpa mekanisme perlindungan yang jelas juga menjadi permasalahan serius, menyebabkan para pelaku semakin merasa aman sementara korban semakin banyak.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami meminta Bupati Morowali untuk hadir dan memberikan perlindungan terhadap perempuan Morowali agar mereka dapat beraktivitas dengan aman. Perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan harus segera diwujudkan, termasuk pembentukan forum penanganan yang konkret,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amrin berharap perempuan lebih berani menyuarakan aspirasi dan hak-haknya agar terbebas dari diskriminasi. Menurutnya, peringatan Hari Perempuan Internasional bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk terus berjuang dalam mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga menegaskan bahwa meningkatnya kasus kekerasan seksual, pelecehan, dan diskriminasi gender di lingkungan industri, pendidikan, serta tempat kerja lainnya harus menjadi fokus utama gerakan ke depan.
“Di tengah meningkatnya kekerasan berbasis gender, pemerintah Kabupaten Morowali harus bergerak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menghentikan eksploitasi yang terus terjadi. Kepada para korban yang masih merasa takut, jadikan peringatan hari perempuan ini sebagai momen keberanian. Kita akan bersikap kolektif untuk mendukung dan memperjuangkan keadilan. Jangan takut untuk mencari keadilan,” pungkasnya.
